KASUS PENIPUAN PENJUALAN UNIT APARTEMEN SIPOA DI SURABAYA

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua

Apa kabar ? Semoga dalam keadaan baik baik saja dan selalu dalam lindungan-Nya.

Well, di tulisan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang “KASUS PENIPUAN PENJUALAN UNIT APARTEMEN SIPOA DI SURABAYA”

KASUS PENIPUAN PENJUALAN UNIT APARTEMEN SIPOA DI SURABAYA

Latar Belakang dan Kronologi Kasus

Latar belakang dari kasus ini yaitu penawaran apartemen dengan harga miring

di iklan surat kabar sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Adapun

kronologi kasus penipuan penjualan unit apartemen sipoa di Surabaya terbagi menjadi

dua versi

Kronologi berdasar konsumen PT Sipoa Grup

Awalnya konsumen ditawari marketing dan iklan di surat kabar (koran) pada

tahun 2014 dan tertarik membeli apartemen dari PT Sipoa karena harga yang miring

(ujar Dian Purnama kuasa hukum Pembeli Proyek Sipoa (P2S) dari Unit Konsultasi

dan Bantuan Hukum (UKBH) Unair. Proyek pembangunan sejumlah apartemen Sipoa

Grup di Surabaya diprotes para pembeli karena hingga hari penyerahan unit pada

2017 apartemen yang dibeli belum terwujud. Sesuai kesepakatan awal yang dilakukan

pembeli dan PT Sipoa bahwa pada tahun 2016 ataupun 2017 sudah ada penyerahan

apartemen, namun saat di cek di lokasi tanah masih kosong. Menjelang akhir tahun

2017, perkembangan proyek apartemen Sipoa Grup masih belum ada kejelasan

sehingga pada September 2017, Anthony mengajukan pembatalan dan meminta

uangnya dikembalikan, namun tidak ada respon dari PT Sipoa Grup. Hal tersebut

membuat Anthony berkoordinasi dengan calon pembeli lainnya hingga mendapat 71

konsumen yang bernasib serupa dan terbentuklah paguyuban Pembeli Proyek Sipoa

(P2S) dengan Anthony sebagai ketuanya dan Yulia sebgai wakilnya. Pihak P2S ini

menggandemg Dian Purnama sebagai kuasa hukumnya dari Unit Konsultasi dan

Bantuan Hukum (UKBH) Unair .

Di kesepakatan awal, jika sampai 31 desember 2017 tidak ada kelanjutan,

maka uang akan dikembalikan (kata Yulia, wakil ketua P2S). Sebelum melaporkan ke

Polda Jatim, paguyuban P2S tersebut sudah melakukan somasi ke PT Sipoa tapi tidak

ada respon dan tidak diperdulikan. Beberapa orang konsumen yang tergabung dalam

paguyuban pembeli proyek sipoa (P2S) mendatangi dan melaporkan ke Sentra

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim pada Desember 2018. Setelah

diproses hukum, pada tanggal 06 Desember 2018 akhirnya Jaksa Penuntut Umum

(JPU) menuntut 3 tahun penjara terhadap 2 terdakwa yaitu Klemens Sukarno Candra

Pelanggaran Etika Yang Terjadi diantaranya :

1. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntansi

PT. Bumi Samudera Jedine (Sipoa) tidak bisa transparan dalam mengolah

keuangan (kas) perusahaan, menurut Dirut ketiga disampaikan bahwa ketika masa

jabatannya, kas PT. Bumi Samudera Jedine (Sipoa) kosong akibat dari adanya

kebijakan dari Direktur utama sebelumnya pada tahun 2014-2015 yang melakukan

pengeluaran uang hingga Rp 180 milyar, uang ini sebelumnya tidak jelas

digunakan untuk kebutuhan perusahaan seperti apa.

2. Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi

Pelanggaran ini dilakukan oleh PT. Bumi Samudera Jedine (Sipoa) dilihat

dari cara mereka memberi informasi kepada pembeli apartemen. Mereka tidak

memberi informasi secara jelas tentang kapan apartemen bisa ditempati,hingga

akhirnya molor sampai bertahun-tahun dan uang mukanya pun lenyap. . Adanya

informasi yang tidak jelas ini adalah salah satu bentuk pelanggaran etika bisnis

terhadap transparansi.

3. Pelanggaran etika bisnis terkait penipuan

Petinggi PT. Bumi Samudera Jedine ( Sipoa ) dinilai melakukan

penipuan,sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP, serta adanya penggelapan.

Penyebabnya adalah janji yang diberikan pihak pengembang tidak sesuai

realita,pembangunan apartemen yang seharusnya rampung pada tahun 2017

ternyata tidak ada,hanya ada berupa beberapa bangunan dan lahan yang masih

kosong saja. Uang yang diterima pihak pengembang pun sudah mencapai 12

milyar sesuai dengan bukti kwitansi pembelian yang ada. Hal ini bermula ketika

73 orang konsumen yang telah membayar dengan jumlah total 12,5 milyar merasa

dirugikan PT. Bumi Samudera Jedine,akibatnya terjadinya keterlambatan serah

terima unit apartemen Royal Afatar World.

4. Pelanggaran etika bisnis terkait pencucian uang

Dalam kasus ini, PT. Sipoa grup melakukan pencucian uang atau tindak

pidana pencucian uang ( TPPU ) karena uang yang disetor para konsumen diputar

kembali oleh para petinggi Sipoa dalam bentuk lain yang menyebabkan kerugian

cukup besar terhadap konsumen. Sipoa grup didakwa melakukan pencucian uang

yang sebelumnya tidak ada. Para korban menerima refund dalam bentuk cek dan

bilyet. Namun hal ini merugikan pihak konsumen karena cek dan bilyet yang

diberikan Sipoa ternyata kosong atau tak bernilai. Dengan demikian, para direktur

PT. Sipoa group ditetapkan menjadi terdakwa.

Solusi dan Hikmah yang Dapat Diambil

Solusi yang dilakukan diantaranya :

1.      paguyuban pembeli proyek sipoa (P2S) mendatangi dan melaporkan kasus ini ke

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim pada Desember 2018.

Setelah diproses hukum, pada tanggal 06/12/2018 akhirnya Jaksa Penuntut Umum

(JPU) menuntut 3 tahun penjara terhadap 2 terdakwa yaitu Klemens Sukarno

Candra selaku Direktur Utama dan Budi Santoso selaku Direktur Keuangan pada

sidang di Pengadilan Negeri Surabaya.

2.      Sunarta Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI

di Polda Jatim, Senin (18/2/2019) mengaku siap mengajukan banding terhadap

vonis ringan yang dijatuhkan kepada tiga terdakwa kasus dugaan penipuan

apartemen Sipoa Group. Berkat vonis yang dijatuhkan majelis hakim tingkat

banding Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. Terdakwa hanya dijatuhi hukuman 7 bulan

penjara pada putusan yang dijatuhkan pada 8 Mei 2019 lalu.

3.      Direksi Sipoa Group yang diwakili Aris Birawa membagikan sertipikat asli

kepada Sembilan paguyuban konsumen, sebagai jaminan refund untuk 3800 orang

konsumen, yang diikat dalam perjanjian fidusia, dengan pemberian hak kuasa jual,

melalui notaris Eka Suci Rusdianingrum, SH, M.Kn.

4.      Sebanyak 3800 orang konsumen telah melakukan perdamaian dengan Direksi

Sipoa Group. Dengan adanya perdamaian tersebut, keseimbangan yang terganggu

dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.

Hikmah yang dapat diambil dari kasus ini adalah :

5.      Para konsumen harusnya lebih berhati hati lagi agar tidak terjadi kasus yang sama

dikemudian hari. Jangan langsung tertarik pada perusahaan yang menjual property

dengan harga miring, ada baiknya dilihat dan diteliti dulu sebelum melanjutkan

pembelian.

Sekian penjelasan tentang "Konsep Etika Bisnis". Sampai jumpa di tulisan- tulisan berikutnya!