KASUS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN GARUDA INDONESIA

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua

Apa kabar ? Semoga dalam keadaan baik baik saja dan selalu dalam lindungan-Nya.

Well, di tulisan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang “KASUS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN GARUDA INDONESIA”

KASUS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN GARUDA INDONESIA

Latar Belakang dan Kronologi Kejadian

2 April 2019, Di Sinilah Awal Mula Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia Dimulai

Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018.

Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih

Sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar

AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta.

Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris

Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak

Menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia

Memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada

Maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang

Terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan.

30 April 2019

BEI Panggil Direksi Garuda, Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran

Direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga

Dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata

Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). Di saat yang sama,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi

Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

(Member of BDO Internasional). KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan

Tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah

Melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun

Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor.

2 Mei 2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Minta BEI Lakukan Verifikasi Laporan

Keuangan Garuda. OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap

Kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan

Keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai

Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi

Karya Sumadi.

18 Juni 2019

BEI Tunggu Keputusan OJK, BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih

Menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda.

Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun BEI belum

Membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa.

28 Juni 2019

Akhirnya Garuda Indonesia Kena Sanksi dari OJK, Kemenkeu dan BEI. Setelah

Perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak.

Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia,

Yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda

Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Untuk Auditor,

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanski pembekuan izin selama 12 bulan.

Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris

Dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp100

Juta. Selain itu ada dua poin sanksi lagi yang diberikan OJK. Yakni, Garuda Indonesia

Harus membayar Rp100 Juta. Selain itu, masing-masing Direksi juga diharuskan

Membayar Rp100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa

Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia.

Adapun sanki tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar Rp250 juta kepada

Maskapai berlambang burung Garuda itu.

Pelanggaran Etika Yang Terjadi

Pelanggaran Etika Kasus Manipuasi Laporan Keuangan Garuda Indonesia

Kunci dalam kelola tata perusahaan yang baik atau yang biasa disebut GCG

(Good Corporate Govermance) adalah kepatuhan atau Compliance. Kepatuhan tersebut

Sebagai arena yang mempertontonkan bahwa semua pengeolaan perusahaan dilakukan

Dengan taat dan setia dalam seluruh aspek.Mentolerir satu hal kecil saja akan

Menjadikan suatu awal yang akan berakibat fatal bagi eksistensi dan masa depan

Perusahaan.

1. Fairness (keadilan), manajemen belum seutuhnya menjamin perlindungan hak

Para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para

Investor, hal ini dapat dilihat sebagai dampak keputusan manajemen untuk

Mengakui piutang sebagian pendapatan. Sehingga konsekuensinya Perseroan

Harus membayar pajak atas pendapatan yang tidak diterima sehingga merugikan

Investor.

2. Transparancy (transparansi), manajemen belum menyampaikan suatu informasi

Yang terbuka serta jelas dan dapat diperbandingkan sesuai dengan aturan dan etika

Profesionalitas, yang menyangkut keadaan keuangan dan pengelolahan

Perusahaan.

3. Accountability (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta

Mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan

Pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan

Komisaris Garuda Indonesia telah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik

Dengan melakukan pengawasan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh

Garuda Indonesia serta memberikan nasehat untuk perbaikan walau pada akhirnya

Mereka menggunakan haknya untuk tidak menyetujui laporan keuangan tersebut

Karena tidak sesuai dengan ketentuan dan standart akuntansi yang berlaku.

4. Responsibility (pertanggungjawaban), Manajemen Garuda belum sepenuhnya

Mematuhi peraturan peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait sistem dan

Prosedur penyampaian laporan keuangan, sebagi bentuk pertanggung jawaban

Atas pelanggaran yang terjadi, manajemen garuda harus memperbaiki laporan

Keuangannya dan membayar denda kepada regulator sesuai dengan ketentuan

Yang berlaku. Analisis Kasus Etika Profesi Berdasarkan Kasus Garuda Indonesia

Kasus pelanggaran etika profesi pada Garuda Indonesia disebabkan karena

Rekayasa laporan keuangan Garuda Indonesia. Pada kasus ini terjadi manipulasi berupa

Pengakuan pendapatan dalam laporan laba rugi atas suatu transkasi atau kejadian yang

Belum secara riil sesuai diakui sebagai pendapatan.Berdasarkan analisis penerapan

Prinsip Etika Akuntan sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Beberapa hal yang telah dilanggar dan tidak sesuai dengan profesi Akuntan publik

Antara lain sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi

Seorang akuntan dan auditor harus bertanggung jawab secara professional

Terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Auditor, AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan kurang bertanggung jawab

Secara profesi dengan beberapa alasan antara lain

• Akuntan Publik belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk

Kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan

Pendapatan lain-lain. AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski

Secara nominal belum diterima oleh perusahaan sehingga Akuntan Publik

Terbukti melanggar Standar Audit.

• Akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup

Untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian

Transaksi tersebut.. Akuntan publik juga tidak bisa mempertimbangkan

Fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan

Akuntansi, di mana hal ini termasuk pelanggaran.

2. Kepentingan Publik

Akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang

Berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam

Kasus ini Manajemen Garuda diduga tidak bekerja demi kepentingan publik

Karena dengan sengaja merekayasa laporan keuangan sehingga Garuda Indonesia

Yang scharusnya rugi namun dalam laporan keuangan dicatat mengalami

Keuntungan, selain itu hal yang seharusnya belum dicatat sebagai pendapatan

Sudah diakui sebagai pendapatan. Hal ini tentu saja sangat merugikan publik

Mengingat Garuda sebagai perusahaan publik yang sebagaian juga dimiliki oleh

Publik dan negara. Kepentingan public yang dirugikan dengan adanya manipulasi

Laporna kcuangan ini antara lain:

• Kreditur, karena adanya dengan laporan keuangan yang dimanipulasi dapat

Mempengaruhi analisis pemeberian kredit dan berdampak pada kesalahan

Dalam pemberian putusan kredit maupun fasilitas perbankan lain.

• Share holder, dimana harga saham Garuda sempat mengalami kenaikan

Yang signifikan saat dipublikasikan kinerjanya positif dan tiba-tiba turun

Saut kasus ini ramai terbongkar.

• Share holder juga dirugikan karena perseroan harus membayar pajak atas

Pendapatan yang tidak diterima sehingga mempengaruhi nerasa laba rugi

Yang sesungguhnya.

3. Integritas

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam

Kasus ini Manajemen, AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata,Indonesia tidak

Menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan

Keuangan dan tidak menyampaikan hal yang sebenarnya. Akuntan professional

Diharuskan tidak bolch terkait dengan pernyataan resmi, laporan, komunikasi atau

Informasi lain ketika akuntan meyakini bahwa informasi tersebut terdapat :

• Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan,

• Informasi atau pernyataan yang dilengkapi secara sembarangan,

• Penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan

Sehingga akan menyesatkan.

4. Objektifitas

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau

Tidak memihak siapapun. Dalam kasus Manajemen, AP Kasner Sirumapea dan

KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan diduga tidak obyektif karena

Telah merekayasa laporan keuangan schingga hanya menguntungkan pihak-pihak

Tertentu yang berada dan terkait dengan Garuda Indonesia, khususnya manajemen

Garuda. Hal ini juga melanggar prinsip independensi yang harus dimiliki oleh

Akuntan Publik dan tidak terddapat conflict of interest dengan siapapun dalam

Melaksanakan pekerjaanya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh

Kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk

Mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang

Diperlukan. Dalam kasus ini, auditor Garuda Indonesia tidak melaksanakan kehati-

Hatian profesional sehingga tidak mengetahui terjadinya rekayasa pencatatan yang

Mengakibatkan Garuda Indonesia yang seharusnya rugi namun laporan keuangan

Mengalami keuntungan, namun disisi lain ahrus membayar pajak atas pendapatan

Yang sebenarnya belum di terima.

6. Perilaku professional

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten

Selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat

Mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini Manajemen Garuda dan KAP yang

Melakukan Audit Laporan keuangan diduga tidak berperilaku profesional karena

Dengan sengaja melakukan rekayasa dalam melaporkan laporan keuangan, dan hal

Ini dapat mencoreng nama baik profesinya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan

Seolah manajemen dapat meingkatkan kinerjanya sevara signifikan mengingat

Sebelumnya hanya ditarget rugi namun bisa menghasilkan keuntungan. Hal ini

Diindikasikan dilakukan agar mereka dapat memeproleh bonus performance atas

Kinerja tahun berjalan tahun 2018.

7. Standar teknis

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan

Mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan dalam hal ini adalah

Standar yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), International

Federation Of Accountants, badan pengatur dan undang-undang yang relevan

Dengan profesi akuntan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati,

Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa

Selama penugasan tersebut. Rekayasa Laporan Keuangan Garuda Indonesia dalam

Kasus ini terdeteksi adanya manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Ini

Merupakan suatu bentuk penipuan.

Solusi yang harus dilakukan terhadap kejadian tersebut

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto ingin agar kasus

Manipulasi akuntansi yang terjadi dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia

(Persero) Tbk., tidak terulang lagi.

➢ Pertama, kata dia, Kemenkeu terus mendorong dan meningkatkan kualitas

Pengawasan terhadap profesi keuangan, seperti kantor akuntan publik, penilai,

Akuntan publik, dan sebagainya.

"Sehingga, lesson learn dari KAP yang kita melihat ada yang diberikan

Sanksi karena tidak melaksanakan standar audit dan melaksanakan standar

Audit, tidak mematuhi kode etik, itu akan menjadi lesson learn bagi KAP-

KAP lain untuk bekerja memenuhi standar terbaik dan kode etik yang

Berlaku," kata Hadiyanto di kantornya, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

Artinya, kata dia, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pembinaan,

Pengawasan, dan regulasinya. Di sisi lain KAP juga harus melihat peran

Pemerintah konsisten menerapkan berbagai standar kode etik yang ada, untuk

Menjadi acuan dan pegangan untuk bekerja.

➢ Solusi bagi PT Garuda Indonesia dan perusahaan lain yanv ingin melakukan

Perubahan atau melakukan penambahan atau pengurangan tentang laporan

Keuangan harus dilakukan secara berulang kali dengan bagian atau staff laporan

Keuangan yang berbeda. Cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya

Kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja dalam laporan keuangan supaya

Tidak terjadi kefatalan

Sekian penjelasan tentang "Konsep Etika Bisnis". Sampai jumpa di tulisan- tulisan berikutnya!